Rabu, 5 Agustus 2026 Mendagri: Integritas Kepala Daerah Kunci Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Terkini 05 Aug 2026 12:25 • 3 min read • 139 views • By putrasunda102311

Share berita ini

Rabu, 5 Agustus 2026 Mendagri: Integritas Kepala Daerah Kunci Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
Surabaya ,buserinvestigasi.net– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, integritas kepala daerah merupakan kunci dal...

Surabaya ,buserinvestigasi.net– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, integritas kepala daerah merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih,

 

efektif, dan akuntabel. Penegasan tersebut disampaikan Mendagri kepada awak media usai memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar secara hybrid dari Ruang Singhasari, Gedung Negara Grahadi,

 

 Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Selasa (4/8/2026). Mendagri menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah (Pemda) memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan pembinaan sekaligus mengingatkan para kepala daerah agar menjalankan pemerintahan yang berintegritas.

 

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Rakor diselenggarakan melalui kolaborasi antara Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Intinya adalah dalam rangka penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi.

 

Kita prihatin dengan adanya sejumlah kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Ada beberapa yang terkena juga OTT beberapa waktu yang lalu, baik oleh KPK maupun Aparat Penegak Hukum lainnya," katanya. Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan guna meminimalkan praktik korupsi.

 

 Meski demikian, keberhasilan upaya tersebut pada akhirnya tetap bergantung pada integritas pribadi setiap kepala daerah. Menurutnya, kepala daerah merupakan figur yang telah melalui proses politik yang panjang dan dikenal oleh masyarakat, sehingga pengawasan tidak mungkin dilakukan setiap saat tanpa henti. "Teman-teman kepala daerah itu bukan anak kemarin sore.

 

 Rata-rata politisi yang berjuang, pernah ikut kampanye, dikenal publik. Kita juga enggak bisa awasi dan jaga 24 jam, 7 hari, seminggu, 365 hari. Semua akan kembali kepada diri pribadi masing-masing," ungkapnya. Karena itu, Mendagri menekankan bahwa setiap kepala daerah dituntut untuk menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip antikorupsi serta tidak tergoda melakukan

 

 pelanggaran hukum. Ia berharap para kepala daerah terus memperkuat integritas, membenahi sistem pemerintahan, dan menjaga diri agar tidak terjerat persoalan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. "Kita harapkan dengan adanya acara ini, memang enggak akan menjamin tidak akan terjadi pelanggaran hukum, tapi kita berharap bisa jauh berkurang.

 

Kita membangkitkan kesadaran rekan-rekan kepala daerah bahwa modus-modus operandi yang ada, itu Aparat Penegak Hukum sudah tahu. Jadi ya, kembali kepada [integritas] masing-masing," terangnya. Mendagri menambahkan, kegiatan di Surabaya merupakan bagian dari rangkaian penguatan integritas dan pencegahan korupsi yang dibagi ke dalam 10 klaster wilayah di seluruh Indonesia. Setelah Surabaya, kegiatan serupa akan

 

 dilaksanakan di sembilan klaster wilayah lainnya untuk semakin memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemda. "Ini dilaksanakan di Surabaya khusus untuk Jawa Timur dan se-Bali, nanti berikutnya kita akan turun lagi, masih ada sembilan klaster daerah lainnya," tandasnya. Turut hadir secara langsung dalam Rakor tersebut Ketua KPK Setyo Budiyanto, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian,

 

 Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP Aryanto Wibowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta. Selain itu, hadir secara hybrid para bupati/wali kota se-Provinsi Jawa Timur dan Bali atau yang mewakili, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, kabupaten, dan kota se-Jawa Timur dan Bali, serta perwakilan sekretaris daerah (Sekda), inspektur daerah, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Ombudsman Republik Indonesia, hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum se-Jawa Timur dan Bali. Puspen Kemendagri

Related Articles

Buser Investigasi

Recent Articles

• Danrem 043/Gatam Kunjungi Kodim 0421/Lampung Selatan, Tekankan Peran Babinsa dan Pengabdian kepada Rakyat • Penyerahan Motor Beat Hasil Temuan di Jatinegara Kaum Kembali ke Pemilik Asal Cianjur • Musim Hujan Banten Diprediksi Mundur, Pemprov Siapkan Langkah Antisipasi • Sat PJR Ditlantas Polda Banten Ringkus Dua Terduga Pelaku Penusukan Calon Penumpang Bus • Pemkab Sukabumi Matangkan Persiapan HSN 2026, Lapang Korpri Cisaat Jadi Lokasi Upacara • KAYU DIDUGA HASIL PEMBALAKAN CAGAR ALAM MOROWALI KEMBALI DITEMUKAN DI BLOK PERKEBUNAN SAWIT • DPP lembaga investigasi negara,menyoroti terkait lemahnya pengungkapan tindak pidana korupsi di wilayah Papua Barat Daya,kabupaten sorong kabupaten sorong selatan, • Penuh Keakraban, Babinsa Sukadadi Bantu Petani Panen Bawang Merah • Irjen Pol Hendra Kurniawan Resmi Jabat Kapolda Banten • Kapolri Suyudi Ario Seto Ziarah ke Makam Kakek di Pandeglang

Popular Articles

• Kejati Sulteng Belum Beri Titik Terang: Enam Bulan Penyelidikan, Status Hukum Wabup Parimo Masih Samar • Ketua Bumdes Desa lologolu SRG di diduga Lenyapkan Dana Bumdes TA.2025 • Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun mulai tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 mengadakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. • Penjualan Lahan APL di Desa Tokala Atas Dipertanyakan, Pemdes Belum Berikan Klarifikasi • Masyarakat Adat Bungku Utara Pertanyakan Tindak Lanjut Hasil RDP DPRD Morut, Sengketa Lahan Eks Transmigrasi SP E Belum Temui Kepastian
← Back to Blog
Chat with us on WhatsApp