Masyarakat Adat Bungku Utara Pertanyakan Tindak Lanjut Hasil RDP DPRD Morut, Sengketa Lahan Eks Transmigrasi SP E Belum Temui Kepastian

Terkini 28 Jun 2026 17:24 • 2 min read • 660 views • By admin

Share berita ini

Masyarakat Adat Bungku Utara Pertanyakan Tindak Lanjut Hasil RDP DPRD Morut, Sengketa Lahan Eks Transmigrasi SP E Belum Temui Kepastian
Morowali Utara, 27 Juni 2026 – Masyarakat Adat Kecamatan Bungku Utara bersama perwakilan masyarakat eks transmigrasi SP E mempertanyakan keseriu...

Morowali Utara, 27 Juni 2026 – Masyarakat Adat Kecamatan Bungku Utara bersama perwakilan masyarakat eks transmigrasi SP E mempertanyakan keseriusan DPRD Morowali Utara dalam menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada 7 Mei 2026. Dalam RDP yang dipimpin langsung Ketua DPRD Morowali Utara, Hj. Warda Dg. Mamala, SE

 

, telah disepakati sembilan poin hasil pembahasan. Salah satu poin penting adalah percepatan penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan lahan masyarakat eks transmigrasi SP E yang diklaim telah dikuasai dan ditanami kelapa sawit oleh PT KLS sejak 1999. Salah seorang tokoh masyarakat yang turut menandatangani berita acara hasil RDP menyampaikan bahwa hingga 27 Juni 2026 masyarakat belum melihat adanya

 

 perkembangan nyata atas kesepakatan yang telah dibuat. "Sudah lebih dari satu bulan sejak RDP dilaksanakan. Namun hingga hari ini kami belum mengetahui sejauh mana tindak lanjut dari sembilan poin kesepakatan tersebut. Kami berharap DPRD memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai progres penyelesaiannya," ujarnya. Menurutnya, saat RDP berlangsung, Ketua DPRD Morowali Utara juga

 

 menyampaikan komitmen untuk mendorong percepatan penyelesaian sengketa, termasuk membawa persoalan tersebut dalam agenda pembahasan bersama Gubernur Sulawesi Tengah. Masyarakat menilai komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui langkah-langkah konkret agar

 

 penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun tidak berhenti sebatas berita acara. Sebagai salah satu pihak yang menandatangani hasil RDP, tokoh masyarakat tersebut mempertanyakan apakah seluruh kesepakatan yang telah dituangkan dalam berita acara benar-benar akan ditindaklanjuti atau hanya menjadi dokumen administratif tanpa realisasi. Masyarakat Adat Bungku Utara berharap DPRD Morowali Utara segera menyampaikan

 

 perkembangan pelaksanaan sembilan poin kesepakatan, termasuk jadwal koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta langkah-langkah penyelesaian sengketa lahan yang menjadi aspirasi utama masyarakat. Hingga berita ini disusun, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari DPRD Morowali Utara terkait perkembangan tindak lanjut hasil RDP tanggal 7 Mei 2026.

Related Articles

Buser Investigasi

Recent Articles

• Sekretaris PWDPI Lampung, Galih Pramana Kembali Mengawal Kasus Predator Anak • KETUM DPP PWDPI PIMPIN RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA HUT KE-4, BERIKUT SUSUNAN DAN RANGKAIAN KEGIATANNYA • GASAK NTB DESAK KEJATI AJUKAN KASASI ATAS VONIS BEBAS 3 ANGGOTA DPRD NTB • Rabu, 5 Agustus 2026 Mendagri: Integritas Kepala Daerah Kunci Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel • Cegah Diabetes Melitus, Mahasiswa KKL-PPM 29 Universitas Malahayati Rancang Program Edukasi Berbasis Data Cek Kesehatan Gratis di RW 06 Kelurahan Banjarsari • Anak Sehat, Anak Hebat dengan PHBS: Mahasiswa KKL-PPM 79 Universitas Malahayati Edukasi Siswa TK Negeri 1 Metro Timur • Presiden Prabowo dan PM Anutin Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia–Tailan • CAMAT CIGOMBONG BERSAMA DPMD KABUPATEN BOGOR LAKSANAKAN PEMBAGIAN BENDERA MERAH PUTIH • KPGEN PWDPI BERSAMA IKA BOGA DAN BAKING CLUB LOYANG MAS LAMPUNG GELAR LATBAR BOLA DELI DAN ANEKA KUE BAHAN GLUTEN FREE • Kadin Lampung Hadiri Forum Strategis Presiden Prabowo, Bawa Misi Perkuat Ekonomi dan Investasi Daerah

Popular Articles

• Kejati Sulteng Belum Beri Titik Terang: Enam Bulan Penyelidikan, Status Hukum Wabup Parimo Masih Samar • Ketua Bumdes Desa lologolu SRG di diduga Lenyapkan Dana Bumdes TA.2025 • Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun mulai tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 mengadakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. • Sengketa Lahan Sawit di Desa Woomparigi Tak Kunjung Selesai, Warga Nilai Kades Terus Ulur Waktu • Kapolsek Gunungsitoli Alo'oa IPDA PONIMAN LASE, S.I.P. Menghadiri Pertemuan di Desa Loloanaa Lolomoyo Kec. Gunungsitoli Utara.
← Back to Blog
Chat with us on WhatsApp