IWO Indonesia DPD kab Sukabumi Ungkap Pola Pelanggaran K3 Massal di Dinas Pertanian Sukabumi ,Kadis dan PPK Di Pertanyakan

Terkini 08 Oct 2026 16:50 • 3 min read • 11 views • By putrasunda102311

Share berita ini

IWO Indonesia DPD kab Sukabumi Ungkap Pola Pelanggaran K3 Massal di Dinas Pertanian Sukabumi ,Kadis dan PPK Di Pertanyakan
Sukabumi,-Buserinvestigasi.net // katan Wartawan Online (IWO) Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi membongkar dugaan pelanggaran regulasi masif pada pelak...

Sukabumi,-Buserinvestigasi.net // katan Wartawan Online (IWO) Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi membongkar dugaan pelanggaran regulasi masif pada pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi.

 

 Pelanggaran ini dinilai mengabaikan keselamatan pekerja secara terstruktur di berbagai wilayah kecamatan. Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, mengungkapkan bahwa investigasi lapangan menemukan pola yang sama paket pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian berskala ratusan juta rupiah.

 

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026, sebagai contoh ada emapat paket , keempat paket tersebut meliputi: • Kecamatan Pabuaran (Kode RUP 63468738): Pembangunan irigasi di Desa Lembursawah untuk Poktan Karya Usaha senilai Rp 185.000.000. •

 

 Kecamatan Sagaranten (Kode RUP 63468739): Pembangunan irigasi di Desa Datarnangka untuk Poktan Parungkadu senilai Rp 185.000.000. • Kecamatan Surade (Kode RUP 63468760): Pembangunan irigasi di Desa Buniwangi untuk Poktan Cisarua senilai Rp 231.250.000. •

 

 Kecamatan Ciracap (Kode RUP 63468768): Pembangunan irigasi di Desa Purwasedar untuk Poktan Tangkolo senilai Rp 231.250.000. "Ini bukan lagi kelalaian satu atau dua proyek, melainkan sudah menjadi pola massal.

 

 Total anggaran dari empat paket ini saja mencapai Rp 832.500.000, namun seluruhnya terindikasi kuat menabrak Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) [Permen

 

 PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi - JDIH BPK, permen-pupr-no-10-tahun-2021]," tegas Heriyadi dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026). Heriyadi memaparkan, bukti di lapangan menunjukkan para pekerja di empat lokasi tersebut dibiarkan

 

 bekerja tanpa Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm proyek, rompi reflektif, maupun sepatu keselamatan. Dugaan kuat mengarah pada kesengajaan pihak Dinas Pertanian yang menolkan alokasi anggaran Alat Pelindung Kerja (APK) dan APD di dalam

 

 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Padahal, Permen PUPR 10/2021 menegaskan bahwa biaya penerapan keselamatan konstruksi bersifat mandatori (compulsory) [peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat].

 

 Komponen K3 wajib dialokasikan tersendiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dilarang dilebur ke dalam biaya umum (overhead) atau dihilangkan demi memotong anggaran [peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat].

 

"Metode Pengadaan Langsung nampaknya dijadikan celah oleh dinas untuk mengabaikan aturan baku K3. Proyek ini dibiayai oleh uang rakyat melalui APBD Kabupaten Sukabumi.

 

 Jika dari penyusunan anggaran di atas kertas saja hak keselamatan pekerja sudah disunat, bagaimana kita bisa memercayai komitmen dinas terhadap kualitas fisik jaringan irigasi yang diserahkan ke para kelompok tani?" kata Heriyadi secara lugas.

 

 " Saya bertanya apa tanggung jawab PPK , dan Kepala dinas Tahu kah ini , lalu dimana kepala dinas kalau tidak tahu ini Atas temuan ini, IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi mendesak Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh paket fisik di Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2026.

 

 Heriyadi juga menyerukan kepada para kontraktor lokal yang ditunjuk agar tidak tinggal diam dan segera menuntut hak pemenuhan keselamatan kerja melalui adendum kontrak formal sebelum terjadi kecelakaan kerja fatal di lapangan.

 

Tentang IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi: Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi adalah organisasi profesi pers ketua dpd HERIYADI beliau berkomitmen mengawal keterbukaan informasi publik, mendorong transparansi tata kelola pemerintahan, serta melakukan fungsi kontrol sosial demi kepentingan masyarakat Sukabumi.

Related Articles

Buser Investigasi

Recent Articles

• Jumat Berkah IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi, Hadirkan Kebahagiaan untuk Anak Yatim dan Dhuafa • Danrem 043/Gatam Kunjungi Kodim 0421/Lampung Selatan, Tekankan Peran Babinsa dan Pengabdian kepada Rakyat • Penyerahan Motor Beat Hasil Temuan di Jatinegara Kaum Kembali ke Pemilik Asal Cianjur • Musim Hujan Banten Diprediksi Mundur, Pemprov Siapkan Langkah Antisipasi • Sat PJR Ditlantas Polda Banten Ringkus Dua Terduga Pelaku Penusukan Calon Penumpang Bus • Pemkab Sukabumi Matangkan Persiapan HSN 2026, Lapang Korpri Cisaat Jadi Lokasi Upacara • KAYU DIDUGA HASIL PEMBALAKAN CAGAR ALAM MOROWALI KEMBALI DITEMUKAN DI BLOK PERKEBUNAN SAWIT • DPP lembaga investigasi negara,menyoroti terkait lemahnya pengungkapan tindak pidana korupsi di wilayah Papua Barat Daya,kabupaten sorong kabupaten sorong selatan, • Penuh Keakraban, Babinsa Sukadadi Bantu Petani Panen Bawang Merah • Irjen Pol Hendra Kurniawan Resmi Jabat Kapolda Banten

Popular Articles

• Kejati Sulteng Belum Beri Titik Terang: Enam Bulan Penyelidikan, Status Hukum Wabup Parimo Masih Samar • Ketua Bumdes Desa lologolu SRG di diduga Lenyapkan Dana Bumdes TA.2025 • Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun mulai tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 mengadakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. • Penjualan Lahan APL di Desa Tokala Atas Dipertanyakan, Pemdes Belum Berikan Klarifikasi • Masyarakat Adat Bungku Utara Pertanyakan Tindak Lanjut Hasil RDP DPRD Morut, Sengketa Lahan Eks Transmigrasi SP E Belum Temui Kepastian
← Back to Blog
Chat with us on WhatsApp