OPINI KETUM PWDPI: DIDUGA PENGAWASAN LEMAH JADI CELAH, OKNUM PEJABAT MANFAATKAN LAMPUNG JADI SARANG PENCUCIAN UANG!

Terkini 14 Jul 2026 16:11 • 3 min read • 158 views • By admin

Share berita ini

OPINI KETUM PWDPI: DIDUGA PENGAWASAN LEMAH JADI CELAH, OKNUM PEJABAT MANFAATKAN LAMPUNG JADI SARANG PENCUCIAN UANG!
Oleh: M. Nurullah RS Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PWDPI buserinvestigasi.net_ Kelemahan sistem pengawasan di lingkungan pemerintahan Lampung diduga...

Oleh: M. Nurullah RS Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PWDPI buserinvestigasi.net_ Kelemahan sistem pengawasan di lingkungan pemerintahan Lampung diduga menjadi celah luas yang dimanfaatkan sejumlah oknum pejabat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

 

Modusnya pun kian canggih dan tertutup: hasil curian dari kasus korupsi tidak lagi disembunyikan begitu saja, melainkan diubah menjadi aset kekayaan lewat pembangunan jaringan bisnis raksasa—gurita bisnis—serta mendirikan yayasan sosial yang seolah-olah bertujuan kemanusiaan. Yang lebih mengkhawatirkan, untuk menutupi jejak kejahatan tersebut, mereka diduga leluasa menggunakan nama keluarga, kerabat dekat,

 

 maupun orang lain sebagai perantara atau pemilik atas nama. Dengan cara ini, nama pejabat bersangkutan seolah-olah bersih dari catatan kepemilikan usaha, padahal kendali penuh dan keuntungan tetap berada di tangan mereka. Tak hanya itu, belakangan ini juga marak bermunculan investor besar yang datang dari Jakarta, yang diduga tak lain adalah para oknum pejabat pusat maupun daerah yang sama-sama melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mereka memilih Lampung sebagai lokasi utama untuk menanamkan uang haramnya guna membangun berbagai jenis usaha,

 

 memanfaatkan potensi daerah sekaligus celah pengawasan yang belum ketat. Melihat fakta yang sangat mengkhawatirkan ini, Ketua Umum PWDPI meminta tegas kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta seluruh pejabat berwenang terkait untuk segera mengawasi secara ketat setiap transaksi keuangan yang mencurigakan. Pengawasan harus difokuskan terutama kepada perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Lampung, periksa asal-usul modal,

 

 aliran dana masuk-keluar, serta keterkaitan kepemilikannya. Kondisi ini semakin memperparah situasi, mengingat saat ini masyarakat Lampung sedang mengalami krisis kepercayaan yang mendalam terhadap kinerja pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rasa ragu itu muncul setelah berulang kali kejadian oknum-oknum pejabat di daerah ini justru baru terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK RI, padahal seharusnya lembaga pengawasan berfungsi mencegah lebih awal.

 

Hal ini membuktikan bahwa pengawasan yang ada selama ini nyatanya gagal menjaga aturan hingga ke tingkat akar rumput. Fakta ini sungguh memprihatinkan. Jabatan yang seharusnya menjadi amanah untuk melayani warga, justru disalahgunakan sebagai pintu masuk mengumpulkan kekayaan secara ilegal. Dan yang paling mengkhawatirkan:

 

 karena pengawasan yang lemah serta penggunaan nama orang lain sebagai tameng, praktik ini bisa berjalan lama tanpa terdeteksi, hingga menyebar seperti gurita yang menyelimuti berbagai sektor kehidupan di Lampung. Pertama, PPATK dan aparat penegak hukum segera melakukan pemantauan mendalam terhadap aliran dana perusahaan-perusahaan besar di Lampung. Jangan biarkan uang haram beredar bebas dan bersembunyi di balik nama usaha yang tampak sah. Kedua, OJK dan BPK harus segera membuktikan kehadirannya, memulihkan kepercayaan publik dengan melakukan pengawasan yang benar-benar tajam, bukan sekadar prosedur administrasi yang tidak menyentuh akar masalah.

 

 Ketiga, perketat mekanisme pengawasan dan pelaporan harta kekayaan pejabat, termasuk yang dimiliki oleh keluarga, kerabat dekat, maupun kerja sama dengan pihak investor luar. Pastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk memutihkan uang hasil kejahatan lewat nama orang lain, lembaga nirlaba maupun usaha tertutup. Keempat, tuntut pertanggungjawaban siapa pun yang terbukti menggunakan jabatan untuk mengumpulkan harta haram, membangun kekayaan lewat jalur gelap, serta menyembunyikannya di balik nama orang lain, kedok kegiatan sosial, atau topeng investasi. Kekayaan yang didapat dari jalan yang salah, tidak akan pernah menjadi berkah.

 

 Dan kedok apa pun yang dipakai—baik nama orang lain, lembaga sosial, maupun wajah investor—pada akhirnya pasti akan terbongkar juga. Lampung bukan tempat persembunyian aman bagi uang kotor! (*). Video Ketum DPP PWDPI

Related Articles

Buser Investigasi

Recent Articles

• Sekretaris PWDPI Lampung, Galih Pramana Kembali Mengawal Kasus Predator Anak • KETUM DPP PWDPI PIMPIN RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA HUT KE-4, BERIKUT SUSUNAN DAN RANGKAIAN KEGIATANNYA • GASAK NTB DESAK KEJATI AJUKAN KASASI ATAS VONIS BEBAS 3 ANGGOTA DPRD NTB • Rabu, 5 Agustus 2026 Mendagri: Integritas Kepala Daerah Kunci Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel • Cegah Diabetes Melitus, Mahasiswa KKL-PPM 29 Universitas Malahayati Rancang Program Edukasi Berbasis Data Cek Kesehatan Gratis di RW 06 Kelurahan Banjarsari • Anak Sehat, Anak Hebat dengan PHBS: Mahasiswa KKL-PPM 79 Universitas Malahayati Edukasi Siswa TK Negeri 1 Metro Timur • Presiden Prabowo dan PM Anutin Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia–Tailan • CAMAT CIGOMBONG BERSAMA DPMD KABUPATEN BOGOR LAKSANAKAN PEMBAGIAN BENDERA MERAH PUTIH • KPGEN PWDPI BERSAMA IKA BOGA DAN BAKING CLUB LOYANG MAS LAMPUNG GELAR LATBAR BOLA DELI DAN ANEKA KUE BAHAN GLUTEN FREE • Kadin Lampung Hadiri Forum Strategis Presiden Prabowo, Bawa Misi Perkuat Ekonomi dan Investasi Daerah

Popular Articles

• Kejati Sulteng Belum Beri Titik Terang: Enam Bulan Penyelidikan, Status Hukum Wabup Parimo Masih Samar • Ketua Bumdes Desa lologolu SRG di diduga Lenyapkan Dana Bumdes TA.2025 • Masyarakat Adat Bungku Utara Pertanyakan Tindak Lanjut Hasil RDP DPRD Morut, Sengketa Lahan Eks Transmigrasi SP E Belum Temui Kepastian • Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun mulai tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 mengadakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. • Sengketa Lahan Sawit di Desa Woomparigi Tak Kunjung Selesai, Warga Nilai Kades Terus Ulur Waktu
← Back to Blog
Chat with us on WhatsApp