Ketum PWDPI Desak KPK Segera Tatapan dan Tahan Mantan Gubernur Jabar

Terkini 10 Jul 2026 15:51 • 2 min read • 183 views • By admin

Share berita ini

Ketum PWDPI Desak KPK Segera Tatapan dan Tahan Mantan Gubernur Jabar
JAKARTA buserinvestigasi.net– Ketua Umum DPP PWDPI, M. Nurullah RS, sampaikan pernyataan tegas terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pengada...

JAKARTA buserinvestigasi.net– Ketua Umum DPP PWDPI, M. Nurullah RS, sampaikan pernyataan tegas terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021–2023 yang sempat dikaitkan dengan Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kasus yang memiliki nilai anggaran sekitar Rp300 miliar dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp222 miliar ini dinilai perlahan menghilang dari peredaran informasi,

 

padahal proses hukum belum selesai. Pihaknya meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak membiarkan perkara besar ini tenggelam begitu saja. "Kami menegaskan, jangan biarkan kasus besar ini perlahan terlupakan oleh waktu. KPK harus segera bertindak tegas: tetapkan status tersangka dan lakukan penahanan jika syarat hukum telah terpenuhi, jangan menunggu sampai perhatian masyarakat beralih ke hal lain," tegas M. Nurullah RS, Jumat (10/7/2026).

 

 Menanggapi pernyataan, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo,saat dikonfirmasi oleh sejumlah awak media mengatakan, saat ini tim penyidik tengah fokus melakukan penghitungan kerugian keuangan negara bersama auditor BPK, Ketum PWDPI menekankan bahwa tahapan prosedur tidak boleh dijadikan alasan untuk memperlambat atau meredam perkembangan kasus. "Kita sering melihat pola yang mengkhawatirkan pada kasus yang melibatkan tokoh berpengaruh: proses berjalan lambat,

 

 berbelit prosedur, hingga akhirnya menghilang dari perhatian publik. Hal ini tidak boleh terjadi lagi, apalagi kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar," ujarnya. Berdasarkan pantauan perkembangan perkara, Ketum PWDPI mendesak KPK untuk mempercepat seluruh proses penghitungan kerugian negara, jangan biarkan berlarut-larut tanpa alasan yang jelas dan segera tetapkan status tersangka kepada pihak yang namanya terlibat dan memiliki peran kunci dalam perkara ini, termasuk Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, jika bukti sudah mencukupi. "Lakukan langkah penahanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,

 

 jangan sampai ada yang merasa aman hanya karena jabatan atau pengaruh yang dimiliki,"tegasnya. Dia juga mendesak KPK agar menjaga transparansi perkembangan kasus ini, berikan kabar berkala kepada publik agar tidak timbul dugaan adanya perlindungan istimewa. "Dugaan korupsi Rp222 miliar yang notabennya uang rakyat tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Hukum harus bekerja cepat, tegas, dan tidak kenal rasa sungkan meskipun yang bersangkutan adalah tokoh publik ternama," pungkasnya. (Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPP PWDPI).

Related Articles

Buser Investigasi

Recent Articles

• Sekretaris PWDPI Lampung, Galih Pramana Kembali Mengawal Kasus Predator Anak • KETUM DPP PWDPI PIMPIN RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA HUT KE-4, BERIKUT SUSUNAN DAN RANGKAIAN KEGIATANNYA • GASAK NTB DESAK KEJATI AJUKAN KASASI ATAS VONIS BEBAS 3 ANGGOTA DPRD NTB • Rabu, 5 Agustus 2026 Mendagri: Integritas Kepala Daerah Kunci Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel • Cegah Diabetes Melitus, Mahasiswa KKL-PPM 29 Universitas Malahayati Rancang Program Edukasi Berbasis Data Cek Kesehatan Gratis di RW 06 Kelurahan Banjarsari • Anak Sehat, Anak Hebat dengan PHBS: Mahasiswa KKL-PPM 79 Universitas Malahayati Edukasi Siswa TK Negeri 1 Metro Timur • Presiden Prabowo dan PM Anutin Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia–Tailan • CAMAT CIGOMBONG BERSAMA DPMD KABUPATEN BOGOR LAKSANAKAN PEMBAGIAN BENDERA MERAH PUTIH • KPGEN PWDPI BERSAMA IKA BOGA DAN BAKING CLUB LOYANG MAS LAMPUNG GELAR LATBAR BOLA DELI DAN ANEKA KUE BAHAN GLUTEN FREE • Kadin Lampung Hadiri Forum Strategis Presiden Prabowo, Bawa Misi Perkuat Ekonomi dan Investasi Daerah

Popular Articles

• Kejati Sulteng Belum Beri Titik Terang: Enam Bulan Penyelidikan, Status Hukum Wabup Parimo Masih Samar • Ketua Bumdes Desa lologolu SRG di diduga Lenyapkan Dana Bumdes TA.2025 • Masyarakat Adat Bungku Utara Pertanyakan Tindak Lanjut Hasil RDP DPRD Morut, Sengketa Lahan Eks Transmigrasi SP E Belum Temui Kepastian • Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun mulai tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 mengadakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. • Sengketa Lahan Sawit di Desa Woomparigi Tak Kunjung Selesai, Warga Nilai Kades Terus Ulur Waktu
← Back to Blog
Chat with us on WhatsApp