GASAK NTB Kecam Keras Tindakan Polda NTB yang Cegah Korban Terbakar Berangkat ke Podcast Jakarta

Terkini 09 Jul 2026 16:59 • 2 min read • 128 views • By admin

Share berita ini

GASAK NTB Kecam Keras Tindakan Polda NTB yang Cegah Korban Terbakar Berangkat ke Podcast Jakarta
​ Gerakan Advokasi strategis Analisis Kebijakan(GASAK) NTB mengecam keras tindakan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat yang diduga m...

​ Gerakan Advokasi strategis Analisis Kebijakan(GASAK) NTB mengecam keras tindakan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat yang diduga melakukan penghadangan dan pencegahan terhadap korban insiden terbakar yang hendak bertolak ke Jakarta.

 

Korban dijadwalkan menghadiri undangan sebuah podcast nasional untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialaminya. ​Tindakan pencegahan ini dinilai sebagai bentuk intimidasi, pembungkaman ruang publik, dan upaya sistematis untuk menutupi kebenaran serta menghalangi korban dalam mencari keadilan.

 

 ​Direktur GASAK NTB Ar Yandis " menyatakan bahwa hak setiap warga negara untuk berbicara, menyampaikan pendapat, dan mencari perlindungan hukum telah dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undangan Dasar 1945. ​"Tindakan Polda NTB yang menghalangi korban pergi ke Jakarta adalah bentuk arogansi kekuasaan dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Mengapa polisi harus takut korban berbicara di podcast nasional jika memang tidak ada yang disembunyikan? Tugas polisi itu melindungi dan mengayomi,

 

 bukan justru mencegat korban yang sedang mencari keadilan," tegas Yandis dalam pernyataan tertulis, pada Kamis 9 Juli 2026 . ​GASAK NTB menilai, alih-alih menyelesaikan perkara secara transparan dan mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden tragis yang menimpa korban, aparat penegak hukum justru mempertontonkan tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Kehadiran korban di Jakarta seharusnya dipandang sebagai hak personal untuk mendapat atensi publik yang lebih luas,

 

 mengingat penanganan kasus di tingkat lokal dirasa jalan di tempat. ​Atas tindakan tersebut, GASAK NTB menyatakan sikap tegas: ​Mengecam Keras segala bentuk pencegahan, intimidasi, dan pembungkaman terhadap korban terbakar oleh oknum aparat Polda NTB. ​Menuntut Kapolda NTB untuk memberikan penjelasan transparan kepada publik terkait dasar hukum pencegahan keberangkatan korban ke Jakarta "Imbuhnya. Gasak Ntb ​Mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Ntb. ​Mengajak Seluruh Elemen Masyarakat Civitas Akademika, LSM,

 

 dan Mahasiswa di NTB untuk merapatkan barisan mengawal kasus ini hingga korban mendapatkan keadilan yang seutuhnya "Tegas yandis dengan nada kesal. ​GASAK NTB menegaskan tidak akan tinggal diam dan akan terus menggalang solidaritas gerakan serta melakukan aksi pengawalan demi memastikan suara korban tidak dibungkam oleh kekuatan apa pun. "Tutup Yandis Direktur Gasak Ntb.

Related Articles

Buser Investigasi

Recent Articles

• Sekretaris PWDPI Lampung, Galih Pramana Kembali Mengawal Kasus Predator Anak • KETUM DPP PWDPI PIMPIN RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA HUT KE-4, BERIKUT SUSUNAN DAN RANGKAIAN KEGIATANNYA • GASAK NTB DESAK KEJATI AJUKAN KASASI ATAS VONIS BEBAS 3 ANGGOTA DPRD NTB • Rabu, 5 Agustus 2026 Mendagri: Integritas Kepala Daerah Kunci Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel • Cegah Diabetes Melitus, Mahasiswa KKL-PPM 29 Universitas Malahayati Rancang Program Edukasi Berbasis Data Cek Kesehatan Gratis di RW 06 Kelurahan Banjarsari • Anak Sehat, Anak Hebat dengan PHBS: Mahasiswa KKL-PPM 79 Universitas Malahayati Edukasi Siswa TK Negeri 1 Metro Timur • Presiden Prabowo dan PM Anutin Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia–Tailan • CAMAT CIGOMBONG BERSAMA DPMD KABUPATEN BOGOR LAKSANAKAN PEMBAGIAN BENDERA MERAH PUTIH • KPGEN PWDPI BERSAMA IKA BOGA DAN BAKING CLUB LOYANG MAS LAMPUNG GELAR LATBAR BOLA DELI DAN ANEKA KUE BAHAN GLUTEN FREE • Kadin Lampung Hadiri Forum Strategis Presiden Prabowo, Bawa Misi Perkuat Ekonomi dan Investasi Daerah

Popular Articles

• Kejati Sulteng Belum Beri Titik Terang: Enam Bulan Penyelidikan, Status Hukum Wabup Parimo Masih Samar • Ketua Bumdes Desa lologolu SRG di diduga Lenyapkan Dana Bumdes TA.2025 • Masyarakat Adat Bungku Utara Pertanyakan Tindak Lanjut Hasil RDP DPRD Morut, Sengketa Lahan Eks Transmigrasi SP E Belum Temui Kepastian • Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun mulai tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 mengadakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. • Sengketa Lahan Sawit di Desa Woomparigi Tak Kunjung Selesai, Warga Nilai Kades Terus Ulur Waktu
← Back to Blog
Chat with us on WhatsApp