DULU MEMEGANG KUNCI URUSAN NEGARA KINI BARU LANTANG KRITIK, KONSISTENSI MAHFUD MD PATUT DIPERTANYAKAN

Terkini 17 Jul 2026 23:05 • 3 min read • 67 views • By admin

Share berita ini

DULU MEMEGANG KUNCI URUSAN NEGARA KINI BARU LANTANG KRITIK, KONSISTENSI MAHFUD MD PATUT DIPERTANYAKAN
JAKARTA , buserinvestigasi.net- Pernyataan mantan pejabat tinggi negara Mahfud MD yang menyebut sistem hukum Indonesia sudah "rusak" dan mendesak Pres...

JAKARTA , buserinvestigasi.net- Pernyataan mantan pejabat tinggi negara Mahfud MD yang menyebut sistem hukum Indonesia sudah "rusak" dan mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan KPK mengambil alih kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, memang layak menjadi bahan diskusi publik.

 

 Namun ada satu hal mendasar yang tak bisa dilewatkan, Saat masih memegang wewenang tertinggi di bidang hukum dan keamanan, justru suara kritis seperti ini tak pernah terdengar. Baru setelah lepas dari jabatan, kini ia tampil lantang. Hal ini dikatakan Ketum PWDPI, M. Nurullah RS saat menanggapi pernyataan kritikan Mahfud MD terhadap pemerintahan Presiden Prabowo diberbagai media.

 

 "Sebagai catatan perlu diingat rekam jejak jabatan strategis yang pernah diemban Mahfud MD selama puluhan tahun, jauh sebelum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pernah menjabat, Bidang Eksekutif, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024,"ungkap Ketum PWDPI, pada, Jumat (17/7/2026).

 

 Selain itu, Mahfud MD juga pernah menjabat, Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional era Presiden Abdurrahman Wahid (2000–2001). Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tahun 2001. Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) periode 2017–2018. Ketum PWDPI Juga menjelaskan, Mahfud MD juga penah mendudiki Bidang Legislatif sebagai Anggota DPR RI terpilih tahun 2004, bertugas di Komisi I dan Komisi III, dan Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI periode 2007–2008.

 

"Sementara Bidang Yudikatif, Ketua merangkap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008–2013," uangnya. Ketum PWDPI mengatakan, banyak wewenang, tapi baru bersuara setelah lepas jabatan. Dengan latar belakang pengalaman di ketiga cabang kekuasaan negara, Mahfud MD adalah orang yang paling paham seluk-beluk hukum, prosedur, hingga siapa yang berhak memerintah dan mengawasi. "Jika ia menganggap pelimpahan kasus Febrie Adriansyah cacat hukum, penuh konflik kepentingan,

 

dan merusak sistem, mengapa saat masih memegang jabatan Menko Polhukam—yang secara langsung mengoordinasikan Kejagung, Polri, dan KPK, hal ini tidak segera dibenahi?, "imbuhnya. Saat itu, masih kata Ketum PWDPI, wewenang ada di tangannya. Ia bisa menegur, meminta klarifikasi, atau menghentikan prosedur yang salah. Namun justru diam. Baru kini sebagai warga negara biasa, ia mendesak Presiden dan KPK melakukan hal yang sama. Dirinya setuju kasus ini harus dituntaskan sesuai aturan, tanpa membiarkan lembaga menyidik pejabatnya sendiri.

 

 KPK wajib berani bertindak jika memang ada pelanggaran. "Tapi kritik akan bermakna jika disertai konsistensi: Jangan jadikan jabatan sebagai alasan untuk diam, lalu jadikan pensiun sebagai waktu untuk berbicara. Keadilan dan perbaikan negara tak bisa menunggu seseorang tak lagi berkuasa," tegas Ketum PWDPI. Ketum PWDPI menbahkan saat ini publik menunggu langkah nyata Presiden dan KPK, sekaligus menanti konsistensi seluruh mantan pejabat. "Jangan hanya pandai menunjuk kesalahan orang lain, tapi juga berani menjawab apa yang sudah dan belum dilakukan saat masih memegang amanah rakyat," pungkasnya. (Humas DPP PWDPI).

Related Articles

Buser Investigasi

Recent Articles

• Sekretaris PWDPI Lampung, Galih Pramana Kembali Mengawal Kasus Predator Anak • KETUM DPP PWDPI PIMPIN RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA HUT KE-4, BERIKUT SUSUNAN DAN RANGKAIAN KEGIATANNYA • GASAK NTB DESAK KEJATI AJUKAN KASASI ATAS VONIS BEBAS 3 ANGGOTA DPRD NTB • Rabu, 5 Agustus 2026 Mendagri: Integritas Kepala Daerah Kunci Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel • Cegah Diabetes Melitus, Mahasiswa KKL-PPM 29 Universitas Malahayati Rancang Program Edukasi Berbasis Data Cek Kesehatan Gratis di RW 06 Kelurahan Banjarsari • Anak Sehat, Anak Hebat dengan PHBS: Mahasiswa KKL-PPM 79 Universitas Malahayati Edukasi Siswa TK Negeri 1 Metro Timur • Presiden Prabowo dan PM Anutin Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia–Tailan • CAMAT CIGOMBONG BERSAMA DPMD KABUPATEN BOGOR LAKSANAKAN PEMBAGIAN BENDERA MERAH PUTIH • KPGEN PWDPI BERSAMA IKA BOGA DAN BAKING CLUB LOYANG MAS LAMPUNG GELAR LATBAR BOLA DELI DAN ANEKA KUE BAHAN GLUTEN FREE • Kadin Lampung Hadiri Forum Strategis Presiden Prabowo, Bawa Misi Perkuat Ekonomi dan Investasi Daerah

Popular Articles

• Kejati Sulteng Belum Beri Titik Terang: Enam Bulan Penyelidikan, Status Hukum Wabup Parimo Masih Samar • Ketua Bumdes Desa lologolu SRG di diduga Lenyapkan Dana Bumdes TA.2025 • Masyarakat Adat Bungku Utara Pertanyakan Tindak Lanjut Hasil RDP DPRD Morut, Sengketa Lahan Eks Transmigrasi SP E Belum Temui Kepastian • Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun mulai tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 mengadakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. • Sengketa Lahan Sawit di Desa Woomparigi Tak Kunjung Selesai, Warga Nilai Kades Terus Ulur Waktu
← Back to Blog
Chat with us on WhatsApp